Keterbukaan Informasi Publik Hak Warga Negara

Selamat Datang di PPID DISHANPAN Prov. Jateng
PPID Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Tengah

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang¬undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.


Asas Keterbukaan Informasi Publik
  • Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat di akses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
  • Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
  • Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana
  • Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

Tujuan Keterbukaan Informasi Publik
  • Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
  • Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
  • Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
  • Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
  • Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;
  • Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
  • Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Sesuai UU KIP dan Perki 1/2011, keberatan dapat diajukan setelah:
  • 10 ( Sepuluh ) hari kerja sejak permintaan informasi diterima badan publik, tetapi Pemohon belum mendapatkan tanggapan 
  • Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Pemohon mendapatkan tanggapan atas permintaan informasi , tetapi Pemohon berkeberatan atas tanggapan tersebut.
PPID Pembantu DISHANPAN berusaha memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan Pemohon diterima badan publik.

Jika Pemohon tetap berkeberatan atas tanggapan atasan PPID Pembantu DISHANPAN maka Upaya yang dapat dilakukan Pemohon adalah : Mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang salah satu tugasnya adalah menyelesaikan sengketa informasi antara pemohon informasi dengan badan publik.

Tata Cara Pengajuan sengketa infomasi ke Komisi Informasi melalui :
  • Surat atau formulir yang dikirim secara langsung, melalui pos, kurir, fax, atau email;
  • Mengisi formulir pengaduan online di internet.
Ketika mengajukan sengketa informasi, melampirkan:
  • Salinan permintaan informasi (beserta tanda terimanya);
  • Salinan jawaban tertulis badan publik atas permintaan informasi (jika ada);
  • Salinan surat keberatan kepada atasan PPID (beserta tanda terimanya);
  • Salinan jawaban atas keberatan (jika ada);
  • Sukti identitas (KTP jika secara pribadi atau anggaran dasar jika Pemohon adalah organisasi).

Sengketa informasi ke Komisi Informasi tidak dipungut biaya atau gratis.
Berikut Formulir Formulir
PPID Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah 

  1. Formulir Permohonan Informasi  Klik Disini
  2. Tanda Terima Pemohon Informasi  Klik Disini
  3. Pemeberitahuan Tertulis  Klik Disini
  4. Formulir Keberatan  Klik Disini
  5. Surat Tanggapan Atas Keberatan Klik Disini
  6. SK Penolakan Informasi  Klik Disini
  7. Surat Pertimbangan Penolakan  Klik Disini
  8. Formulir Pengaduan  Klik Disini
  9. Kuesioner Kepuasan  Klik Disini
  10. Pemberitahuan Pelanggaran  Klik Disini


Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah menyediakan informasi publik tidak dipungut biaya atau GRATIS . Untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi dapat  melakukan penggandaan atau perekaman sendiri disekitar lokasi PPID atau menyediakan CD/VCD atau flash disk untuk perekaman data atau informasi                                   

 
Operasional pelayanan informasi publik
Badan Ketahanan Pangan
Prov. Jawa Tengah

Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik didukung front office  dan back office:

Front office meliputi :
- Deks layanan langsung
- Desk layanan via-media
Back office meliputi :
- Bidang Pelayanan Informasi
- Bidang Dokumentasi dan arsip
Desk informasi publik

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, pejabat PPID melalui desklayanan informasi melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara menggunakan :
Telepon
Faksimile
Email
website.
Waktu Pelayanan dan Jangka Waktu


PPID Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah  Membuka waktu Pelayanan Informasi :
  • Senin - Kamis , Pukul  07.00 WIB - 15.30 WIB
  • Jum'at , Pukul 07.00 WIB - 11.00 WIB
  • Pada waktu Malam Hari , Hari Minggu dan Hari Libur , Pelayanan  dapat melalui Media sosial ataupun SMS Center
Sedangkan dalam melayani Pemohon Informasi kami menentukan Jangka Waktu  sebagai berikut :

  1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.Jika dalam jangka waktu 2 (dua) hari pemohon tidak melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, maka permohonan informasi dianggap batal.
  2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh PPID. PPID wajib menanggapi permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan ini meliputi permintaan informasi diterima, permintaan informasi ditolak, dan perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan diterima atau ditolak.
  3. Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan.
  4. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk soft copy atau data tertulis, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.


PPID BKP Jawa Tengah menyediakan Ruang Layanan Informasi yang sekaligus menjadi Ruang Perpustakaan, berbagai Pamflet , X-Banner dan Anjungan serta Papan Pengumuman