Keterbukaan Informasi Publik Hak Warga Negara

Alur Permohonan Keberatan



Permohonan keberatan Informasi Publik
PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan
Prov. Jawa Tengah



Peranan penting dalam mewujudkan penyelengaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.
Berikut ini disampaiakan Tata Cara Pengajuan Keberatan Dalam Memperoleh Informasi Publik bagi masyarakat yang tidak atau kurang puas terhadap jawaban atas informasi publik dari PPID Pembantu Dinas  Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

Tata Cara Mengajukan Keberatan Informasi Publik

Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis ( surat pos, surat elektronik ) dan tidak secara tertulis ( telepon, datang langsung ) dan wajib menyertakan alasan, identitas
  1. Pemohon yang mengajukan keberatan Informasi Publik datang ke meja Layanan Informasi Publik PPID Pembantu Dinas  Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dengan membawa fotokopi KTP atau Akta Pendirian atau Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Keterangan Domisili Lembaga/ Ormas.
  2. Meja Layanan Informasi Publik Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Komplek Pertanian Tarubudaya Jalan Gatot Subroto . Ungaran , Telp.(024) 6923412 Fax.6921997 Email : ppidbkpjateng@gmail.com , SMS Center : 082242263660 , Petugas Meja Layanan Informasi memeriksa kelengkapan berkas dan data pemohon, jika berkas dan data pemohon telah memenuhi persyaratan selanjutnya petugas menulis formulir permohonan keberatan informasi publik. Jika belum memenuhi syarat, petugas diperbolehkan menanyakan/ meminta kekurangan persyaratan tersebut kepada pemohon.
  3. Pemohon menandatangani formulir permohonan keberatan informasi publik dan petugas membubuhi nomor registrasi serta menandatangani formulir tersebut.
  4. Petugas menyampaikan permohonan keberatan kepada PPID dan atasan PPID Petugas mengarsip permohonan keberatan
  5. Proses permohonan keberatan waktunya 10 hari kerja jika tidak ada respon sama sekali, namun jika ada respon atau janji atau proses mencari permohonan waktunya 17 hari kerja
  6. Jika pemohon puas atas jawaban PPID Pembantu, maka selesai.
  7. Jika pemohon tidak puas atas jawaban PPID Pembantu, pemohon dapat mengajukannya kembali ke petugas meja layanan publik. Selanjutnya petugas meja layanan publik melaporkan ketidak puasan pemohon kepada atasan PPID Pembantu. Atasan PPID Pembantu berhak memberi jawaban dalam waktu 30 hari kerja.
  8. Jika pemohon puas atas jawaban atasan PPID Pembantu, maka selesai.
  9. Jika pemohon tidak puas atas jawaban atasan PPID Pembantu, pemohon dapat mengajukan keberatan ke Kantor KIP Jawa Tengah, Jalan Trilomba Juang Nomor 18, Mugassari, Semarang Selatan, Semarang, Jawa Tengah, Telepon:(024) 8411093 selambatnya 14 hari kerja dari jawaban atasan PPID Pembantu.
PENTING !
  1. Dinas  Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Berhak Menolak Permohonan Informasi Publik bilamana :
  2. Penolakan atas substansi, yakni menolak memberikan Informasi yang dikecualikan oleh UU KIP atau perundang-undangan lainnya.
  3. Penolakan atas prosedur, yakni menolak memberikan informasi apabila Pemohon Informasi tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.
  4. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tidak menguasai/memiliki/menyimpan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi.
  5. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan
Setiap permohonan informasi dapat mengajukan keberatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan informasi kepada Atasan PPID berdasarkan alasan-alasan:
  • Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
  • Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
  • Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
  • Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  • Tidak terpenuhinya permintaan informasi;
  • Pengenaan biaya yang tidak wajar, dan atau;
  • Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik