Keterbukaan Informasi Publik Hak Warga Negara

DASAR HUKUM PPID DISHANPAN Prov. Jateng

Dasar Hukum 
PPID DISHANPAN  Prov. Jateng

1.  Permen 3 Tahun 2017
2.  Perki 1 Tahun 2017
3.  SK. GUBNo. 550 2017
4.  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5.  Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7.  Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik  Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; dan
10.  Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi.
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. ....tanggal ..... Tentang Pejaba Pengelola Informasi dan Dokumentasi Jawa Tengah.
13. Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tanggal .... Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Ketahanan
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
15.  Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2017 Tentang Pengklafisikasian Informasi Publik